Tambora Letusan Raksasa Dari Indonesia
Atmospheric Science Librarians International Choice Award 2014 bidang Sejarah Buku Terbaik 2014 versi The Times Higher Education SupplementBuku Sains Fisik Populer Terbaik 2014 versi The GuardiansKetika Gunung Tambora di Indonesia meletus pada 1815, terlepaslah gelombang cuaca ekstrem yang paling merusak yang pernah disaksikan dunia dalam ribuan tahun. Awan debu sulfat gunung api itu menyelubungi bumi, menurunkan suhu, serta mengganggu sistem-sistem cuaca utama selama lebih dari tiga tahun. Di tengah badai, kekeringan, dan banjir yang meluluhlantakkan, komunitas-komunitas di seantero dunia menderita kelangkaan pangan, penyakit, dan kerusuhan pada skala katastrofis. Menjelang hari jadi ke-200 erupsi besar ini, Tambora menuturkan kisah yang luar biasa tentang kekacauan cuaca yang ditimbulkannya, dengan menganyam ilmu keikliman mutakhir dengan sejarah sosial periode menakutkan ini, untuk menyuguhkan sebuah dongeng peringatan tentang potensi dampak-dampak tragis dari perubahan iklim drastis di abad kita sendiri.Tambora, yang menghidupkan kisah keadaan darurat bumi ini dengan cara yang memikat, menyorotkan cahaya pada kesalingbergantungan yang rapuh antara iklim dan masyarakat-masyarakat manusia, serta ancaman yang dihadirkan oleh era baru cuaca ekstrem global bagi kita semua.
Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah
1. Undang-undang Rl No. 19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA2. Undang-undang Rl No. 21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH3. PPRI No. 39 Tahun 2005 Tentang PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH4. PPRI No. 39 Tahun 2008 Tentang PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN PEMERINTAH Rl NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN5. PPRI No. 56 Tahun 2008 Tentang PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA6. PPRI No. 57 Tahun 2008 Tentang PENOIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA7. PPRI No. 66 Tahun 2008 Tentang BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN8. PPRI No. 67 Tahun 2008 Tentang PENOIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I9. Peraturan Bl No 8/3/PBI/2006 Tentang PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL10. Peraturan Bl No. 9/7/PBI/2007 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/3/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL11. Peraturan Bl No. 9/5/PBI/2007 Tentang PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH12. Peraturan Bl No 9/19/PBI/2007 Tentang PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH13. Peraturan Bl No 1Q/16/PBI/2008 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH14. Peraturan Bl No. 10/11/PBI/2008 Tentang SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH15. Peraturan Bl No. 10/17/PBI/2008 Tentang PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH16. Peraturan Bl No. 10/18/PBI/2008 Tentang RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH17. Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.08/2008 Tentang PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM VALUTAASING Dl PASAR PERDANAINTERNASIONAL18. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang GIRO19. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang TABUNGAN20. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang DEPOSITO21. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/IV/2001 Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH22. Undang-undang Rl No. 41 Tahun 2004 Tentang WAKAF23. Undang-undang Rl No. 38 Tahun 1999 Tentang PENGELOLAAN ZAKAT
Korupsi Subur, Negara Hancur
Bagaimana perasaan Anda, para remaja, ketika melihat remaja lain melakukan tindakan tidak terpuji atau memalukan, seperti kerapkali tawuran, bergabung dengan geng motor, mengkonsumsi narkoba, dan melakukan seks bebas? Pasti sedih. Akan tetapi, perasaan sedih saja tidak cukup untuk menutup aib tersebut. Dibutuhkan penanaman mentalitas dan nilai-nilai kehidupan yang luhur dan mulia oleh para orang tua dan guru terhadap anak-anak kita dan para siswa. Berkaitan dengan semangat untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan upaya membentuk karakter pribadi remaja yang luhur, kami dengan antusias menerbitkan Buku-Buku bertemakan Pendidikan Karakter Bangsa. Di dalam buku-buku tersebut, para remaja akan diajak untuk memahami, mempelajari, dan pada akhirnya sanggup melakukan perubahan mentalitas dan karakter yang selama ini negatif menjadi positif, kuat, dan menjadi kepribadian para remaja di kemudian hari.Adapun aspek-aspek mentalitas dan karakter yang dibahas di dalam Buku-Buku ini, antara lain tentang kejujuran, kerja keras. semangat antikorupsi, percaya diri, bersaing secara sehat, kemandirian, penanaman nilai-nilai spiritual sejak dini, menumbuhkan semangat kepahlawanan, pentingnya berpikir positif, cinta damai, belajar dari tokoh-tokoh pahlawan. disiplin dalam segala hal, tangguh dalam keterbatasan fisik, menghargai waktu, mentalitas juara, ketabahan menghadapi bencana, etika bertetangga, memahami Bhinneka Tunggal Ika. berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan sebagainya.Kami berharap, dengan bekal mentalitas seperti itu, Anda sanggup menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Jadilah Anda yang baru yang memiliki karakter dan kepribadian luhur, mulia, dan tangguh. Segala pengaruh lingkungan yang negatif atau buruk harus dapat Anda hindarkan dan buang jauh-jauh. Oleh karena itu, mulailah sekarang juga dan dari diri sendiri menanamkan mentalitas dan karakter mulia dan luhur. Jil
Undang2 & Perppu Pilkada&Pemerintahan Daerah Edisi Lengkap
UU RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WALIKOTA UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAHPerppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTAPerppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UUD 1945 ( Amandemen ) Struktur Kabinet Jokowi
UUD 1945 (AMANDEMEN)Struktur Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019Daftar Kementerian IndonesiaProfil 34 Propinsi di IndonesiaDaftar Perusahaan Badan Umum Milik NegaraLembaga Tinggi NegaraDaftar Hari-hari Penting di Indonesia
UUD 1945 DAN AMANDEMEN
Panduan Berbangsa dan Bernegara :Undang-undang Dasar 1945 lengkap dengan perubahannyaStruktur Ketatanegaraan Sebelum Perubahan UUD 1945Struktur Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945Sumber hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik IndonesiaSusunan Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 edisi Reshuffle
Cara Lebih Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeirntah (PERPRES 54, 35 dan 70)
AmikTri Istiami, Spdadalah seorang Widyaiswara di Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama di Jakarta. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah mata diklat spesialisasi nya dan telah menjadi instruktur di lebih 100 pelatihan pengadaan di berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian, TNI, POLRI, Pemda, BUMN, Lembaga Pelatihan Swasta, dll.Yang bersangkutan mulai ditugaskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) sejak tahun 2010 setelah yang bersangkutan lulus Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan LKPP.Pelatihan yang pernah diikuti berkaitan dengan pengadaan barang/jasa antara lain TOT jabatan fungsional pengelola pengadaan, diklat peningkatan kompetensi Pengadaan, diklat Pengendalian kontrak, dll. Yang bersangkutan juga telah menjadi Editor lebih dari 10 buku-buku tentang Pengadaan. Selain itu juga sering menerima konsultasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah melalui email:amiksantosa@yahoo.co.id.
Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum
Istilah whistle blower dan justice collaborator menjadi popular tatkala upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan penuntasannya manakala kasus-kasus tersebut merupakan serious crime dan scandal crime. Skala yang meluas dan modus yang canggih dan kasus-kasus tersebut membutuhkan metode baru dan alat bantu dalam hukum pdana karena cara-cara konvensional dirasa suli untuk mengungkap jenis kasus semacam ini.Namun peraturan penundang-undangan yang ada seperti Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menimbulkan problematika hukum dan benturan kewenangan kesiembagaan mengenai pemahaman konsepsi ataupun implementasinya. Tentu arah formulasi kebijakan Hukum Pidana Indonesia baik pada RUU KUHP dan RUU KUHAP maupun penyempurnaan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak terhindarkan lagi.
Undang-Undang Kepemudaan
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAANUNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 THUN 2006 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONALPERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPERMUDAANPERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPERMIMPINAN PEMUDA
Hambalang The X Files
Sering kali penulis ditanya, dari mana Redaksi Gresnews.com mendapatkan dokumen-dokumen (yang jumlahnya ribuan) tentang transaksi keuangan dan data-data proyek PT Anugrah Nusantara? Siapa sumbernya? Untuk tujuan apa? Mengapa redaksi menurunkannya secara mencicil dan tak dibagi ke media lain? Atas kepentingan siapa penulis memublikasikan semua data tersebut di situs Gresnews.com?Buku yang tengah Anda baca ini secara telanjang menyajikan data-data penting Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat yang saat ini banyak mengungkap kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Terutama, kasus korupsi proyek Hambalang yang secara gamblang dibongkar di dalam buku ini.****Agustinus Edy Kristianto menyelesaikan pendidikan Politik di Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat pada 2004. Kemudian penulis berkecimpung di bisnis media massa untuk spesialisasi pemberitaan bidang hukum dan politik dengan mendirikan Portal Berita Hukum www.gresnews.com. Penulis juga aktif menjadi narasumber pada program acara Indonesia Lawyer Club (ILC) TvOne.
Jokowi for President Indonesia 2014
Nama Jokowi langsung mendapat perhatian sejak menjabat Walikota Solo. Masyarakat dan media nasional tersentak dengan gaya kepemimpinannya yang boleh dikatakan nyentrik. Berlatar belakang pendidikan yang baik, sebelumnya sebagai pengusaha yang ulet dan sukses. Jokowi memukau rakyatnya dengan memangkas protokoler setiap rakyatnya yang ingin bertemu langsung dengan dirinya.Aksi peninjauan langsung ke lokasi atau blusukan menjadi menu harian Jokowi dalam menjalankan tugasnya. Walaupun dituding hanya sebagai pencitraan, Jokowi tak ambil pusing dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat . Tak heran akhirnya banyak masyarakat yang menginginkan Jokowi untuk melangkah menjadi Presiden RI di pemilu 2014. Rakyat ingin pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang kiprahnya lelah teruji dan nyata membangun negeri bukan cuma kampanye dan propoganda. Buku ini, sekedar mengingatkan! Juta rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan dan kemajuan .Vda satu harapan terakhir saat ini: JOKOWI!
Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn BM)
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009UNDANG-UNDANG RI NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHPERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Presiden Tersandera
Melihat Dampak Kombinasi Sistem Presidensial -- Multipartai Terhadap Relasi Presiden -- DPR di masa Pemerintahan SBY-BoedionoParadoks, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan menang satu putaran, namun tersandera oleh kekuatan politik yang ada. 60,80% suara dukungan rakyat, 26,43% suara partai Demokrat rupanya belum cukup bagi SBY untuk independen dan merdeka dalam menjalankan roda pemerintahannya.Koalisi yang terbentuk di pemerintahan nyatanya merupakan koalisi yoyo. Yang naik-turun yang mendekat-menjauh tergantung kepentingan politik dan momentum pencitraan di masyarakat. Dialektika yang ada semestinya merupakan refleksi dari pergulatan ide dan pemikiran. Bukan malahan sebagai panggung dari akrobat politik yang saling memainkan kartu truf.
Sukarno dan Modernisme Islam
Apakah Islam bagi Bung Karno? Pada awalnya Islam adalah sebuah energi politik pembebasan. Bung Karno memandang Islam lebih sebagai satu elemen dalam perjuangan antikolonial.Islam is progress. Islam itu kemajuan, tulis Bung Karno dalam salahsatu Surat-Surat Islam dari Endeh, hasil korespondensinya dengan T.A. Hasan, tokoh Persis (Persatuan Islam) di Bandung. Pilihan yang dianjurkan Bung Karno adalah: Rasionalisme diminta kembali duduk di atas singgasana Islam. Bung Karno lebih berbicara preskiptif, tentang Islam yang seharusnya. Dengan semangat yang bergelora, ia cenderung untuk mengemukakan bahwa Islam yang seharusnya itu adalah hakikat Islam itu sendiri. *** Baginya, Islam akan terus ada bukan karena ia ditakdirkan abadi, dengan ajaran yang kekal, melainkan karena ia terus-menerus bisa menjadi berharga. dalam masa perjuangan antikolonialisme, harga itu terletak dalam perannya untuk menggerakkan manusia, terutama orang banyak, untuk menumbangkan apa yang tidak adil. Dalam abad modern, harga itu terletak dalam kemampuannya jadi bagian zaman yang bergerak. Goenawan Mohamad - Eseis Kritik Sukarno tidak berhenti pada kurangnya scientific feeling, sayidisme, hadrolmautisme, semangat kurma dan sorban serta mengkeramatkan fiqih yang menjadi salahsatu sebab masyarakat Islam tertinggal. Bung Karno mengetuk pintu fiqih yang tengah ditutup rapat-rapat untuk serangkaian ijtihad yang diperlukan bagi kemajuan umat. Pendeknya, pengertian-pengertian keislaman yang kolot harus dimudakan dan diselaraskan dengan dinamika zaman. Giat Wahyudi - Wartawan
Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Teroris edisi tahun 2011
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-01/1.02/PPATK/01/10- Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NomorKEP-13/1.02.2/PPATK/02/08- Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kapolri dan Gubernur BI NomorKEP-902/A/J.A/12/2004, Nomor POL:SKep/924/XII/2004, Nomor6/91/KEP.GBI/2004- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010
Refi- AI Agent