GRAMSCI: Pikiran Yang Terbebas Dalam Jeruji

Apakah kaum intelektual sebenarnya adalah intelektual dari kaum tersebut, dan apakah mereka telah bekerja keras dalam menyejajarkan prinsip dan masalah yang ditimbulkan oleh massa dalam aktivitas praktis mereka, sehingga menciptakan persatuan budaya dan sosial.(Gramsci, diterjemahkan oleh Utomo, 2013:464)Dengan menyatakan dan mempertanyakan Gramsci menghadirkan kontradiksi dari dunia, dari manusia yang menghuninya. Kita dipancingnya untuk memahami keberadaan hegemoni sekaligus dominasi. Kita melihat kesadaran akan perbedaan. Persoalannya adalah bagaimana menjadi jembatan-jalan tengah atas semua itu.Keunggulan dari buku ini adalah :1. Buku ini merupakan kumpulan fragmen kehidupan dan pemikiran yang dirangkum apik oleh penulis mengenai sosok Gramsci, dengan merujuk sebagian besar dari karya agung Gramsci, Prison Notebooks.2. Buku ini bukan buku biopik yang mengulas biografi sang filsuf Italia, namun berisi bentrokan batin serta keterlibatannya dalam arus politik di zamannya yang memunculkan istilah Selatanisme, sampai ia dipenjara akibat menentang rezim saat itu.3. Penulis merupakan pemuja filsafat yang telah menelurkan beberapa buku bertema filsafat, termasuk mengulas sisi lain serta pemikiran Nietzsche.4. Dalam buku ini, penulis tidak melihat marxisme sebagai setan ideologi, namun menjadi akar perjuangan kelas yang melanda di Eropa kala itu, yakni perang antara borjuis dan rakyat jelata (proletar). Untuk memahami arah perjuangan Gramsci, penulis memaparkan apik marxisme yang dikawinkan secara teori dan praktik oleh pemuda selatanisme ini.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya jika kita taat pajak. Salah satu jenis pajak yang melekat bagi tiap-tiap individu atau wajib pajak adalah Pajak Penghasilan atau yang dikenal sebagai PPh. Seperti diketahui, pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Artinya, dengan taat membayar pajak, kita telah berperan aktif membantu pembangunan nasional. Pada akhirnya, muara dari pembangunan nasional ini akan dinikmati demi kesejahteraan masyarakat.

Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya

DITULIS LANGSUNG OLEH AHLINYA!Sewa Menyewa Tanah & RumahHak Dan Kewajiban jual Beli Tanah & RumahContoh-Contoh Surat PerjanjianCara Mengurus Sertifikat TanahCara Mengurus IMB, IPB, KMB, GirikPerbedaan Istilah Hak Guna, Hak Sewa, Hak Pakai/Hak Milik Syarat-Syarat Penandatanganan Akta }ual Beli (AJB)Syarat Pembuatan Akta Hibah (ke PPAT)Proses Sertifikasi Dan Ganti NamaBatalnya Jual-Beli Tanah Atau Bangunan (Rumah)Risiko Dalam Jual-BeliMengulang SewakanNilai Harga SewaPersyaratan Dan Proses )ula Beli Tanah dan/ Atau Bangunan (Rumah)Penyelesaian Sengketa Hak Atas TanahSurat KuasaDisertai Cara Menghitung Pajak Dari Peralihan Hak Atas Tanah

Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Uu No. 35 Tahun 2009)Sebuah frasa yang terdengar berbahaya dan mencekam. Data yang diperoleh oleh BNN, narkoba yang masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif. Jaringan tersebut mampu menyembunyikan narkoba. Barang hanya akan keluar apabila terdapat pesanan. Dalam 4 kasus terakhir di tahun 2017 yang ditangani BNN, para mafia narkoba sudah menggunakan senjata api pabrikan, bukan lagi rakitan seperti M16, Ak 47 dan Revolver.Kejahatan Narkoba ini membuat Indonesia dari segala penjuru untuk memasang kuda-kuda. Sempat merebak ke permukaan wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pasal 127 bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak direhabilitasi sebagaimana amanat pasal 127, melainkan akan dijatuhi pidana penjara.

Pemikiran Arab: Dinamika Intelektual, Ideologi dan Gerakan

Uraian tentang perkembangan intelektual Arab mulai dari era Modern (akhir abad 19 dan awal abad 20) sampai pada pasca kekalahan perang Arab Israel 1967 telah menunjukkan dinamisme pemikiran Arab dengan berbagai corak ideologinya, yaitu Nasionalisme, Liberalisme, Marxisme, dan Islamisme dengan corak dan karakteristiknya masing-masing. Pemikiran Arab tersebut di atas lahir dari perasaan krisis, inferior, dan sekaligus respon intelektual Arab terhadap modernitas yang diusung oleh Barat.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Terbaru Dan Terlengkap

Buku ini berisi tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Himpunan Undang-Undang Pengadaan Barang Dan Jasa Terbaru & Terlengkap

Untuk mendukung kegiatan operasional, perangkat pemerintah sering kali membutuhkan barang atau jasa. Barang dan jasa ini dalam pengadaannya didapat dari anggaran APBN/APBD.  Pengadaan barang atau jasa pemerintah di dalamnya meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Kegiatan ini merupakan hal penting dalam menyerap anggaran.1.    Buku ini ditulis oleh Tim Legality yang memang gabungan dari beberapa anggota yang memang ahli di bidang hukum itu sendiri, sehingga dapat dipercaya sumber dan isi tulisannya.2.    Berisi tentang undang-undang pengadaan barang dan jasa yang terbaru dan terlengkap, yang akan dijelaskan secara terperinci di dalamnya.3.    Cover yang digunakan dalam buku tersebut sesuai serta bahasa yang digunakan jelas dan tidak membingungkan pembaca

Tan Malaka Putra Bangsa Yang Terlupakan

Tan Malaka adalah Pahlawan Nasional yang meskipun pemikirannya begitu Revolusioner sering kali dilupakan dari sejarah. Kehidupannya tidak pernah lepas dari baying-bayang penangkapan dari berbagai polisi baik Amerika, Inggris, Belanda bahkan Indonesia sebagai negaranya sendiri.Dalam pelarian ada begitu banyak gagasan yang dikeluarkan oleh Tan Malaka salah satunya adalah gagasannya soal revolusi Indonesia, selain itu Tan Malaka juga termasuk tokoh yang sangat memperhatikan kehidupan pendidikan bangsa Indonesia, kepeduliannya dapat dilihat dari upaya Tan Malaka menjalankan Sekolah Rakyat atau Sekolah Sarikat Islam yang sering disebut pula Sekolah Tan Malaka dengan basis pendidikan sosialis.1.    Buku ini ditulis oleh penulis yang memang tertarik dalam bidang sejarah yaitu Novi Fuji, apalagi dengan sosok kepribadian Tan Malaka, sehingga penulisan dalam buku ini sangat menonjol bagaimana sosok seorang Tan Malaka.2.    Buku ini berisi tentang seorang revolusioner yang bernama Tan Malaka yang peduli dengan pendidikan bangsa Indonesia pada masa itu, namun juga berada dalam keadaan yang tidak aman dari bayang-bayang bangsa lain maupun bangsa sendiri.3.    Secara fisik, buku ini dapat dikatakan menarik, dengan desain cover dengan warna yang menampilkan sikap tegas, dan terdapat grafis di dalamnya yang menambahkan ketertarikan bagi pembaca.

Kemunculan Komunisme Indonesia (Cover Baru)

Satu-satunya buku tentang PKI yang serius, sangat rinci, tanpa prasangka dan objektif. Saya kagum benar, Ben Anderson, Sejarawan Cornell UniversityKajian yang paling mendalam mengenai PKI hingga 1927. Selain itu juga memuat banyak bahan tentang gerakan-gerakan politik lainnya pada periode itu, khususnya Sarakat Islam, M.C. Ricklefs, Sejarawan Monashh UniversityKarya yang paling berkesan. Mc Vey membawa kita terus-menerus terpesona pada detail yang kaya dalam karyanya,Donald Hindley, Ahli Politik Brandeils University

Integrasi Bangsa Dalam Bingkai Keindonesiaan

Sesuai dengan judulnya, Integrasi Bangsa dalam Bingkai Keindonesiaan, buku ini memaparkari peran sejarah dan ilmu sejarah dalam merajut keindonesiaan.Gagasan mengenai Indonesia sebagai wujud suatu negara-bangsa memang baru muncul pada awal abad ke-20, tetapi proses ke arah sana telah berlangsung sejak berabad-abad silam ketika kepulauan yang disebut Nusantara itu masih menjadi wilayah-wilayah mandiri. Memang. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bekas wilayah kolonial Belanda, namun keindonesiaan bukan pemberian kolonial, melainkan kesadaran anak-anak bangsa yang ditempa oleh kesamaan nasib, kesamaan sejarah. dan kesamaan cita-citn. Oleh karena itu kesadaran mengenai keindonesia harus senantiasa dipupuk dengan salah satunya pemahaman mengenai masa lalu, mengenai keragaman, dan mengenai cita-cita. Di sinilah peran sejarah dan ilmu sejarah.Buku ini juga berbicara mengenai Pemekaran Wilayah; Pahlawan Nasional; Hari Jadi Kota/Kabupaten; dan Pendidikan Sejarah, yang merupakan masalah kekinian nam,un memiliki keterakaitan dan benang merah masalah keindonesiaan.

Keadilan Berkontrak

Inilah buKu pertama yang saya tahu yang mengkaji topik Multilevel Marketing (MLM) dalam Perspektif Kedudukan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha di Indonesia. Sangat bagus untuk dibaca para akademisi dan praktisi di bidang hukum.Prof. Dr. Bintan Saragih, SH.Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.Buku ini menjelaskan Keadilan Berkontrak dengan mengusung topik khusus yakni Multilevel Marketing. Menarik, karena pada akhirnya penulis menunjukkan kekurangan undang-undang perdagangan dan perlindungan konsumen yang berlaku sekarang dan mengusulkan pentingnya revisi terhadap undang-undang tersebut.Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH.Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.Penulis menjabarkan secara jelas masalah keadilan dalam kontrak dari perspektif Pelaku Bisnis dan Konsumen Multilevel Marketing. Saya merekomendasikan buku ini sebaqai bacaan penting untuk mahasiswa S2 dan S3 yang tertarik mendalami kontrak khususnya dalam hukum bisnis.Dr. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M.Ketua Program Studi S2 dan S3 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Buku rintisan yang sangat komprehensif dan disusun dengan baik se- bagai bacaan tambahan untuk mendalami kontrak komersial, perjanji an baku dan filosofi keadilan dalam kontrak.Dr. Sani Imam Santoso, SH., MH., LL.M., Ph.D.Advokat Senior dan Dosen S2 dan S3 llmu Hukum di beberapa universitas.

Reclaiming The State

MENGATASI PROBLEM DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-SOEHARTOBerbasis pada kekayaan data dan ketaiaman analisis yang sangat kuat buku ini menggambarkan bahwa demokrasi Indonesia pasca 1998 memperlihatkan relasi masyarakat sipil dan negara yang dinamis. Isu yang digarap terus meluas yang bukan hanya hak-hak politik, tapi juga keterkaitannva dengan isu-isu kesejahteraan sosjg Social welfare). Strategi aktor masyarakat sipil juga semakin bervariasi, dan semakin banyak yang meniadi bagian dari aktor kebijakan di arena negara Buku in. bukan hanya relevan untuk para akademisi, tetapi juga penting bagi para aktivis masyarakat sipil serta para pelaku di arena negara.Prof. Dr. PratiknoThis important report assesses Indonesia's progress towards democracy, charting roadblocks and setbacks as well as achievements. It is set apart by its bottom-up approach, its broad geographical focus and its emphasis on Indonesians own analysis of the state oftheir society almost two decades after the fall of Soeharto.Professor Michele Ford,Sydney Southeast Asia Centre, The University of Sydney, AustraliaSuatu pertanyaan abadi dan tak mendapatkan jawaban semestinya adalah apakah demokrasi dan kemakmuran ada hubungannya, untuk membawanya lebih konkret bisakah demokrasi menghasilkan kemakmuran bagi rakyat?Suatu pandangan selintas ke wilayah Asia Tenggara akan menghasilkan jawaban negatif yang lantang di mana yang paling tidak demokratis adaah yang paling makmur sedangkan yang paling demokratis adalah yang paling tidak berhasil dalam arti ekonomis dan sosial...Daniel Dhakidae,Ph.D dalam Umu PemerintahanDemokrasi (doing good) dan pembangunan (doing well) adalah konsep yang kontradiksi. Berbagai hal membuat hubungan keduanya tidak selalu mulus. Demokrasi tidak selalu menghasHkan pembangunan yang mensejahterakan, pembangunan tidak selamanya mendorong demokrasi yang membebaskan. Buku ini memperjelas situasi itu, sekaligus menawarkan beberapa gagasan terkait. Argumennya tegas: orginisasi politik kepentingan kelompok marjinal perlu dkuatkan, tujuannya adalah merebut dan menghadirkan negara, agar demokrasi dan pembangunan bisa saling menguatkan di negeri ini.Surya TjandraAktivis Gerakan Buruh

Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria

Suatu ketika penulis buku ini ditanya dalam bahasa Sunda oleh seorang tokoh petani Badega, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang baru keluar dari penjara. Mengapa tanah para petani di desa-desa dirampas dan tidak dilindungi oleh pemerintah? Sebaliknya, petani yang mengambil kembali tanah kepunyaannya justru dipenjarakan?Semasa lebih dari tujuh belas tahun setelah kejadian yang menentukan itu, penulis secara otodidak menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa perampasan hak petani, mempelajari dan menuliskan keadaan agraria penduduk dan politik agraria yang menyebabkannya, melancarkan kampanye mengeraskan suara penduduk korban, dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan hingga advokasi untuk perubahan kebijakan. Buku ini merupakan salah satu endapan pengetahuan dari proses yang panjang itu.

Bohong Besar

Genosida oleh Israel terus dibiayai dengan sangat mahal, hingga senilai US$ 5 miliar per tahun oleh pemerintah Amerika Serikat, Kongres AS dan para pembayar pajak rakyat Amerika. Tanpa pembiayaan ini pemusnahan etnis itu mustahil terjadi.Ini merupakan bukti yang sah bahwa genosida itu telah dibiayai sedemikian lama dan dilakukan atas nama Amerika Serikat beserta para sekuturnya ini merupakan interversi anti-kemanusiaan oleh pemerintah dan bangsa Amerika terhadap negara dan bangsa Palestina.

Nikah Beda Agama, Kenapa ke Luar Negeri?

Nikah beda agama masih menjadi polemik di Indonesia. Masyarakat mengangap pernikahan ini terlarang menurut norma hukum (Islam). Namun, di ranah kultur hukum, masyarakat relatif longgar menyikapinya. Mayoritas masyarakat tidak menghendaki nikah beda agama. Namun demikian, mereka menganggap fenomena nikah beda agama sebagai sesuatu yang wajar. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia hanya mensahkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta melarang perkawinan antarpemeluk agama berbeda. Namun, hal ini tidak menghentikan keinginan warga untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan lain keyakinan. Menikah di luar negeri pun menjadi alternatif penyelesaian bagi mereka. Sejumlah negara dipilih untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, seperti Australia, Singapura, Hongkong, dan negara-negara Barat yang menganut model perkawinan sipil. Buku Nikah Beda Agama, Kenapa ke Luar Negeri? memotret fenomena pernikahan beda agama dari beragam perspektif. Ditulis dari hasil riset disertasi doktoral, buku ini mengupas nilai-nilai filosofis pernikahan di berbagai negara, aspek perundang-undangan ihwal pernikahan beda agama, legalitas hukum pernikahan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri, hingga respons masyarakat terhadap pernikahan beda agama dan para pelakunya. *** Buku ini sangat penting dan aktual. Perkawinan beda agama merupakan persoalan yang selalu aktual. Ajaran resmi al-Quran dan Alkitab memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Namun Majelis Ulama Indonesia mengharamkannya. Juga dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mengharamkannya. Bahkan keputusan final dari Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah perkawinan beda agama. Undang-undang perkawinan menyatakan perkawinan dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Perkawinan di luar negeri biasanya dilaksanakan bukan berdasarkan agama, tetapi wewenang sipil. Kini banyak orang Indonesia yang berbeda agamanya menikah di luar negeri. Buku Sri Wahyuni ini sangat aktual dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dr. Martino Sardi, MA, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  PENULIS Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum, merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia pernah kuliah S1 Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga dan S1 Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Gelar magisternya pada bidang Hukum Islam diperoleh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada. Serta gelar doktornya ia peroleh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Exchange Doctoral Program di George August University, Goettingen, Germany. Jenjang karir penulis di UIN Sunan Kalijaga sebagai tugas tambahan yaitu berturut-turut diantaranya sebagai Pimpinan Redaksi Suka News, Direktur Keuangan Satuan Usaha Produktif (Lembaga Bisnis Kampus), Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab, Ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di fakultas tersebut. Beberapa karya penulis yang sudah diterbitkan antara lain: Perempuan di Mata NU: Bahtsul Masa'il NU tentang Perempuan dari Masa ke Masa (2014), Pluralitas Agama di Indonesia: antara Konflik dan Harmoni (2014), Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru (2014), Transplantasi Hukum: Hukum Barat dalam Reformasi Hukum Islam (2016), dan Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial: Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan, dan Sasak (2016).

Komunikasi Pemasaran Politik

Komunikasi Pemasaran Politik karya Dr. Solatun ini merupakan paduan sempurna antara paparan teoretik yang komprehensif dan pengalaman praktis keterlibatannya secara langsung di arena pemasaran dan kampanye politik Indonesia pasca reformasi. Buku ini benar-benar menjawab secara analitis dan komrehensif pertanyaan- pertanyaan krusial di sekitar kalangkabut perpolitikan Indonesia yang sedang terjerembab ke dalam kubangan demokrasi liberal berbiaya ultra mahal. Sajian contoh-contoh praktis yang lengkap dan gamblang akan menjadi panduan ?memenangi pemilu secara efektif, efesien, dan berkualitas? bagi para aktifis partai politik, konsultan politik dan politisi kandidat peserta pemilu. Bagi peminat kajian komunikasi Politik, buku ini akan sangat menantang dan merangsang libido akademik.Prof. Deddy Mulyana M. A. Ph. DGuru Besar dan Dekan Fakultas Ilmu KomunikasiUniversitas Padjadjaran BandungPraktik demokrasi elektoral di Indonesia semakin memosisikan pentingnya pemahaman dan penguasaan kompetensi komunikasi politik. Beragam praktik komunikasi politik memiliki posisi strategis dalam menentukan sukses tidaknya pemenangan kandidat. Buku ini, menjadi sumbangsih penting baik di ranah praktis maupun akademis terutama dalam konteks pemasaran politik, kampanye politik dan propaganda. Fokus pada ketiga bahasan ini, menjadi pembeda buku Dr. Solatun di antara buku komunikasi politik lainnya yang sudah ada. Buku ini akan menjadi referensi kontekstual jelang penyelenggaraan pemilu di level nasional dan lokal.Dr. Gun HeryantoDirektur Eksekutif The Political Literacy Institute danDosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Dinamika Konsolidasi Demokrasi (Disc 50%)

mendeskripsikan dinamika dan konsolidasi yang dialami bangsa Indonesia pada era reformasi dengan rentang isu cukup luas, mulai dari dinamika transisi demokrasi, perdebatan format baru pemilu di era transisi, isu seputar hukum, konstitusionalitas, dan demokrasi, problematik sistem kepartaian, pemilu dan sistem perwakilan, hingga isu problematika sistem demokrasi pada umumnya.

Pathok Negoro Menghadapi Perubahan Zaman

Berangkat dari pemahaman bahwa ruang sesungguhnya bukan sesuatu yang terberi, tulisan ini fokus pada dua substansi besar yang saling berkaitan. Keduanya ialah, pertama, pembentukan ruang Pathok Negoro. Dalam hal ini, Pathok Negoro dilihat dari t'ungsinya terhadap Keraton Yogyakarta, yakni sebagai batas fisik, kultural, maupun filosofis. Kedua, pembentukan identitas yang didasarkan atas perkembangan dan dinamisasi ruang. Dalam hal ini, Pathok Negoro dilihat secara lebih fokus dalam kaitannya dengan karakternya ketika sudah menjadi titik otonom yang terpisah dari Keraton.Masalah kedua sangat berhubungan dengan pergeseran kekuasaan yang terjadi seiring berlalunya waktu; Pathok Negoro yang pada mulanya berada di bawah kuasa Keraton secara perlahan menciptakan kekuasaannya atas diri sendiri?suatu hal yang terjadi lantaran perubahan yang lebih luas di Yogyakarta. Perubahan-perubahan itu terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan, terutama politik, sosial, dan budaya. Hal-hal itu memengaruhi aspek tata ruang, dan sebaliknya: terjadinya hal-hal itu juga dipengaruhi oleh perubahan ruang. Maka, dari perspektif ilmu politik, tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan atas tata ruang adalah kebijakan politis.

Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) Edisi Revisi

Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) yang mencakup?    Perencanaan Keuangan Desa.? Pengorganisasian Keuangan Desa.?    Pelaksanaan Keuangan Desa.?    Penata Usahaan Keuangan Desa, dan?    Pertanggung Jawaban Keuangan Desa.Dokumen yang Digunakan Bendahara Desa dalam Penatausahaan Keuangan Desa dan Petunjuk Pengisian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 201 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Undang-Undang Pilkada Edisi Terbaru Uu No 8 Th 2015

1.    UU Rl Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH2.    Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH3. UU Rl Nomor 9 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RlNOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH1.    UU Rl Nomor 22 Tahun 2014 tentang PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA2.    Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA3.    Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH4.    UU Rl Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG5.    UU Rl Nomor 2 Tahun 2015 Tentang PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG6.    UU Rl Nomor 8 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG