Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Pasca Perubahan UUD 1945 (Edivi Revisi 2009)

Buku ini membahas tentang sistem perwakilan yang dianut di Republik Indonesia dari perspektif Ilmu Hukum Ketatanegaraan. Dalam hal ini kedudukan, tugas dan wewenang MPR RI baik sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan UUD 1945. Menarik untuk ditelaah mengenai prediksi keberadaan lembaga MPR RI kedepan, sehubungan dengan periode waktu, yaitu ;1. 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949, pada periode tersebut MPR RI belum terbentuk, akan tetapi kemudian melalui Maklumat Wakil Presiden No. X, tugas MPR RI diserahkan kepada KNIP,Periode setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah memerintahkan supaya dibentuk MPRS,Periode masa Orde Baru, dimana keberadaan MPR RI mengundang kontroversi karena jumlah anggotanya lebih banyak yang diangkat daripada yang dipilih,Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 194Perubahan UUD 1945 dianggap menjadi kerangka reformasi kelembagaan dalam mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia. Perubahan yang dilakukan sebanyak empat kali dimulai pada tahun 1999-2002, secara substansial telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Dan buku ini menjadi sebuah kajian komprehensif yang menyoroti perubahan-perubahan tersebut beserta dampaknya pada Sistem Ketatanegaraan yang stabil.