Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi Berkelanjutan Berbasis Mayarakat Adat Bali

SinopsisImplementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi di Bali diatur oleh berbagai kebijak-an dan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun daerah (meliputi pengaturan provinsi, kabupaten/kota) serta berpijak pula pada peraturan lokal yang berasal dari adat (berbentuk awig-awig) maupun bersumber pada ajaran agama Hindu Bali. Dengan demikian, pengelolaan wisata ekoreligi di Bali memiliki kekhasan dan keunikan jika dibandingkan pe- nge- lolaan wisata di daerah lain di Indonesia.Pengelolaan wisata ekoreligi di Bali melibatkan berbagai kewenangan yang meliputi kewe- nangan pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pihak investor/swasta, desa pakraman yang mewakili masyarakat hukum adat Bali serta pemuka agama Hindu. Dalam implementasinya, berbagai kewenangan ini, acapkali berjalan sinergi dan harmonis. Kondisi ini, sangat berbeda dari pengeloaan wisata di luar Bali yang acapkali terjadi proses marginalisasi atau peminggiran masyarakat lokal.Berbagai kemajuan telah dicapai dalam pengelolaan wisata ekoreligi di Bali, namun demikian dalam kehidupan dan globalisasi yang pesat memunculkan berbagai problema, baik problema filosofis, hukum, sosial, keagamaan maupun ekologi. Bagaimana menjaga agar pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali berjalan harmonis? Dalam buku ini, dikaji secara utuh (holistis) permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut.